MASALAH KEPENDUDUKAN ,FALSAFAH DAN KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN, PENDEKATAN DAN PEMECAHAN MASALAH KEPENDUDUKAN DAN CONTOH KASUS

MAKALAH PENGETAHUAN LINGKUNGAN

MASALAH KEPENDUDUKAN ,FALSAFAH DAN KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN, PENDEKATAN DAN PEMECAHAN MASALAH KEPENDUDUKAN DAN CONTOH KASUS

YAYAN SYAFRIYATNO

1210951002

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2012

1.PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kependudukan menjadi faktor penting penentu kemajuan suatu Negara.umumnya jika suatu Negara memiliki jumlah penduduk yang terlalu banyak maka akan menimbulkan multyproblem yang berakibat pada penduduk Negara itu sendiri.

Masalah kependudukan adalah masalah yang pada  umumnya dihadapi oleh Negara berkembang.Indonesia salah satunya.Masalah kependudukan adalah akar dari semua masalah yang mengakibatkan multyproblem  di Indonesia. Seperti  masalah,rendahnya mutu pendidikan, pengangguran,kemiskinan, sampai masalah moral dan masih banyak masalah yang lain. Hal ini akan berdampak buruk terhadap penduduk Negara tersebut jika tidak ada penanganan serius terhadap maslah ini.

1.2 Rumusan masalah

          1.2.1. Apa saja masalah kependudukan?

            1.2.2. Falsafah dan kebjakan kependudukan?

            1.2.3. Pemecahan masalah kependudukan?

            1.2.4. Contoh  kasus kependudukan?

2.ISI

1.      Apa apa saja masalah kependudukan dalam suatu Negara?

Setiap Negara memiliki masalah kependudukan.baik Negara maju maupun Negara berkembang. Namun masalah yang lebih kompleks ada pada Negara berkembang. Masalah  masalah kependudukan yang dihadapi Negara berkembang antara lain sebagai berikut :

1.1. Perseberan  penduduk yang tidak merata.masyarakat cenderung lebih ingin tinggal di kota.ini disebabkan karena sarana dan infrastruktur di kota lebih baik daripada di desa.sehingga mengakibatkan daerah tersebut terlalu padat.dan tingakat persaingan menjadi sangat ketat.

1.2. Peluang untuk mendapat pendidikan yang layak menjadi kecil.dikarenakan tingkat persaingan yang sangat ketat.kualitas Sumber daya manusia  pun menjadi rendah.

1.3. Terjadilah pengangguran dikarenakan kualitas SDM yang rendah lalu tidak mampu bersaing atau menciptakan lapangan pekerjaan setidaknya untuk diri mereka sendiri.

1.4. Terjadilah kemiskinan,kelaparan, dan tingkat kesejahteraan penduduk yang sangat rendah.

1.5. Miskin tidak hanya harta,tapi moral pun bisa menjadi miskin.banyak terjadi kriminal ,orang orang bertindak diluar batas untuk mempertahankan hidupnya dengan cara yang haram seperti mencopet,merampok, dan lain lain.  

2.      Falsafah dan kebijakan kependudukan

Penduduk adalah orang yang secara hukum sah dan mempunyai syarat resmi untuk tinggal di suatu daerah. Menurut  PBB,kebijakan kependudukan adalah tindakan dan program yang disusun untuk membantu tercapainya tujuan-tujuan ekonomi, sosial, demografi ,politik dan tujuan umum lainnya dengan jalan mempengaruhi variabel demografi umum ,seperti besar dana pertumbuhan penduduk ,perseberan geografis,serta ciri-ciri demografinya.kebijakan kependudukan biasanya dikelompokan menjadi 2 macam bentuk.yaitu kebijakan dari segi kuantitatif dan kualitatif.kebijakan dari segi kuantitatif dapat dibagi dua yaitu prenatalis dan anti natalis.kebijakan dari segi kualitatif seperti peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia.

3.      Pemecahan  masalah kependudukan

Permasalahan kependudukan harus segera dipecahkan.jika tidak ada penanganan     serius tentang hal ini.maka ini akan berdampak sangat buruk terhadap penduduk suatu daerah atau Negara. Pemecahan masalah kependudukan dapat dilakukan dengan cara berikut:

3.1. Pengendalian pertumbuhan dan pemerataan penduduk di setiap wilayah.yaitu dengan diadakan program transmigrasi dan pemerataan infrastruktur,pemerataan pembangunan di setiap wilayah. Agar masyarakat tidak menumpuk di suatu daerah. Dengan begitu tingkat persaingan akan semakin rendah.

3.2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia agar mampu bersaing untuk mendapatkan atau menciptakan lapangan pekerjaan.

3.3 kualitas penduduk, terutama dalam bidang kesehatan, sebagai hal dasar yang diperlukan untuk membangun penduduk ke arah yang lebih baik.

3.4. Menurunkan angka kelahiran melalui program KB(kelurga berencana) dan sosialisasi tentang masalah kependudukan agar masyrakat terdorong melaksanakan NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera).

3.5. Menurunkan tingkat kematian, terutama anak-anak melalui bidang kesehatan, pangan dan gizi, pendidikan, perumahan, penyediaan air bersih dan kesehatan lingkungan.

Sebenarnya jika pemerintah dapat meningkatkan kualitas penduduk maka jumlah penduduk yang besar akan menjadi manfaat, bukan masalah. Peningkatan kualitas penduduk secara tidak langsung akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan penduduk sehingga sumber daya manusia sebagai tenaga kerja akan lebih efektif baik secara kualitas maupun kuantitas.

3.      Contoh kasus kependudukan

Kita dapat melihat kasus kependudukan di Negara lain seperti Negara china yang memiliki persebaran penduduk yang tidak merata.mereka terkonsentrasi di pantai timur china. Biasanya penduduk Negara cina terkonsentrasi pada daerah yang subur dan beriklim baik.di tempat seperti ini kepadatan penduduk china melebihi dari 1000 jiwa per KM. sedangkan di daerah lain hanya sekitar 12 jiwa per KM. dalam mengatasi pertambahan penduduk yang yang semakin besar,pemerintah china mengeluarkan kebijakan yaitu satu keluarga satu anak. Akibat dari kebijakan ini proporsi remaja dan anak-anak relative lebih sedikit dari pada orang dewasa.dan berhasil menekan angka kelahiran.

3.PENUTUP

3.1. KESIMPULAN

            Masalah kependudukan tidak akan dapat dihindari oleh setiap Negara.ini tergantung bagaimana cara Negara tersebut menangani masalah tersebut dengan baik.permasalahan kependudukan di Negara berkembang sebaiknya harus ditangani dengan serius.ini menyangkut kesejahteraan penduduk di dalamnya.

3.2. SARAN

          3.2.1. pemerintah harus mengambil tindakan yang tepat dan benar untuk mengendalikan ledakan penduduk.

            3.2.2. mengendalikan jumlah penduduk tidak sama dengan membunuh penduduk.untuk itu pemerintah haruslah memperhatikan norma-norma yang sudah ada dalam mengendalikan jumlah penduduk.

            3.2.3. masyarakat haruslah berpartisipasi dalam pengendalian ledakan penduduk Karena masyarakatlah objeknya.